Setiap awal tahun pelajaran baru, para guru di sekolah menerima SK pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan kepala sekolah. Isinya antara lain tentang mata pelajaran apa, di kelas berapa, serta berapa jam seorang guru mengajar dalam seminggu di sebuah sekolah.
Dahulu, sebelum adanya program sertifikasi guru, hampir tidak ada masalah dengan pembagian jam mengajar guru di sekolah. Para guru menerima dengan lapang dada tugas-tugas yang diberikan kepala sekolah kepada mereka. Ketika itu, beban mengajar guru hanya 18 jam seminggu. Mereka yang diberi tugas mengajar lebih dari 18 jam seminggu juga tidak banyak yang membantah. Mereka ikhlas menerima dan melaksanakan tugas. Bahkan, diberi tugas mengajar yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki (mismatch) juga diterima dengan lapang dada. Bukan hal yang aneh di masa lalu jika ada guru IPA yang mengajar olah raga, atau guru agama yang mengajar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.
Demikian juga bagi guru yang jam mengajarnya kurang dari 18 jam seminggu, mereka juga tidak terlalu mempermasalahkan. Apalagi bagi guru-guru senior yang kenaikan pangkatnya sudah merasa sulit beranjak dari golongan IV/A bagi yang PNS. Mereka tidak terlalu berselera untuk mengajar dalam jumlah jam yang terlalu banyak. Sebab, jumlah jam mengajar mereka tidak lagi banyak membantu untuk kenaikan pangkat mereka. Guru senior justru lebih banyak menyuruh guru-guru muda untuk mengajar dalam jumlah jam yang lebih banyak. Apalagi bagi guru-guru yang memiliki “umega” di samping menjadi guru. Mereka justru lebih senang jam mengajar mereka sedikit.
Tapi kini, sejak program sertifikasi guru dilaksanakan, keadaannya justru berubah drastis. Demi mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok, para guru harus mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam seminggu. Di samping itu, mata pelajaran yang diajarkan juga harus sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki. Jika tidak, jam pelajaran tidak akan diakui, tunjangan sertifikasi guru otomatis juga tidak bisa dibayarkan. Jika terlanjur dibayarkan, para guru harus mengembalikan uang tunjangan itu, atau tunjangan sertifikasi tahap berikutnya tidak dibayarkan pemerintah karena dianggap berhutang.
Dengan adanya beban kerja guru sertifikasi minimal harus mengajar 24 jam tatap muka seminggu, maka perebutan jam mengajarpun menjadi tak terelakkan. Apalagi setiap tahun guru-guru sertifikasi semakin bertambah banyak. Sementara, setiap guru yang telah memiliki sertifikat pendidik merasa berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Agaknya tidak ada guru yang rela begitu saja untuk tidak menerima tunjangan sertifikasi guru karena jam mengajarnya tidak cukup 24 jam tatap muka dalam seminggu.
Meski tujuan guru mengajar bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, tapi tentu sangat disayangkan jika guru tidak bisa menikmati tunjangan profesi karena jam mengajar mereka tidak cukup. Karena itu, setiap guru sertifikasi berusaha memenuhi beban kerja mereka, minimal mengajar 24 jam tatap muka dalam seminggu. Dan karena itu pula guru-guru berebut jam mengajar.
Tapi sayangnya, di saat semakin banyak guru yang membutuhkan jam mengajar untuk memenuhi beban kerja minimal mereka, justru jam mengajar yang tersedia di sekolah semakin berkurang. Sebab jam pembelajaran di sekolah tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum seperti yang termaktub dalam Permendiknas nomor 22/ 2006 tentang standar isi. Misalnya saja, jam pembelajaran untuk SMP tidak boleh lebih dari 36 jam seminggu.
Faktor lain yang turut membuat semakin berkurangnya jam pembelajaran di sekolah ialah tidak bolehnya sekolah memiliki jumlah rombongan belajar/lokal melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Misalnya saja, untuk SMP/MTs jumlah rombongan belajarnya tidak boleh lebih dari 24 rombel/lokal. Akibatnya, bagi sekolah yang sudah terlanjur memiliki jumlah rombel lebih dari 24 terpaksa harus mengurangi rombel mereka dengan mengurangi kuota penerimaan siswa baru. Padahal sebelum ini sudah cukup banyak sekolah yang memiliki rombel di atas 24. Dengan terjadinya pengurangan rombel, maka jam mengajar gurupun juga turut berkurang. “Persaingan” berebut jam mengajarpun semakin ketat.
Selain itu, Jumlah guru yang tidak merata juga telah semakin mempersulit guru untuk memenuhi jam wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka seminggu. Tidak saja antar daerah, tapi antar sekolah dalam sebuah daerah jumlah guru juga tidak merata. Misalnya saja di sekolah A guru IPA berlebih, guru bahasa Indonesia kurang, tapi di sekolah B justru guru IPA kurang sementara guru bahasa Indonesia berlebih. Akibatnya para guru menjadi semakin sulit memenuhi jam wajib mengajar mereka minimal 24 jam tatap muka seminggu. Sebagian guru terpaksa harus mengajar di beberapa sekolah untuk memenuhi beban kerja minimal mereka. Terkadang harus kejar ke sekolah sana, kejar pula ke sekolah sini.
Lebih parah lagi, informasi ketersediaan jam mengajar bagi guru di sebuah sekolah hanya diperoleh dari informasi secara lisan, dari mulut ke mulut saja. Bagi guru sertifikasi yang kekurangan jam, terpaksalah mereka bertanya sekaligus meminta jam mengajar (kalau ada) ke berbagai sekolah. Terkadang guru harus seperti pengemis pula untuk mendapatkan tambahan jam mengajar ke sekolah lain agar cukup 24 jam seminggu.
Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti saat ini, hal seperti di atas agak cukup ironis terjadi. Jika pemerintah punya kemauan, tentu bukan hal yang sulit untuk menciptakan sistem informasi manajemen secara online tentang ketersedian jam mengajar di sebuah sekolah seperti halnya informasi daya tampung siswa setiap sekolah dalam sistem PSB online. Dengan demikian, bagi guru-guru yang kekurangan jam mengajar bisa saja mengakses informasi sekaligus mendaftar secara online di sekolah yang tersedia kelebihan jam mengajar pada mata pelajaran tertentu.
Bahkan, tidak saja untuk pemenuhan jam mengajar guru untuk kepentingan sertifikasi, untuk melakukan pemerataan (redistribusi) guru juga sebenarnya bisa dilakukan pemerintah secara online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Agaknya “aturan main” yang ada dalam sistem PSB online.
Jika perebutan jam mengajar terus dibiarkan terjadi, boleh jadi keharmonisan sesama guru mata pelajaran akan terusik. Padahal, sesama guru mata pelajaran, seharusnya mereka “sehati”, saling bersinergi, saling membuka diri untuk saling melengkapi, serta saling bekerjasama untuk mencerdaskan anak bangsa. Wallahu a’lam bish shawab.
Oleh :
Junaidi
Guru SMPN
35 Padang, Alumni Ohio State University, AS
